Komisi Perdagangan Adil (Jepang)

  • Kazuyuki Huruya, Ketua
  • Takashi Yamamoto, Komisaris
  • Akiko Mimura, Komisaris
  • Reiko Aoki, Komisaris
  • Yoshiharu Ojima, Komisaris
Komisi indukKantor KabinetSitus webKomisi Perdagangan Adil (Jepang) (dalam bahasa Inggris)

Komisi Perdagangan Adil Jepang (公正取引委員会code: ja is deprecated , Kōsei Torihiki Iinkai, JFTC) adalah regulator kompetisi di Jepang. Komisi ini adalah komisi dari pemerintah Jepang yang bertanggung jawab untuk mengatur persaingan ekonomi, serta penegakan Undang-Undang Antimonopoli. Dipimpin oleh seorang ketua, komisi ini biasa disebut sebagai Kōtori (公取code: ja is deprecated ) atau Kōtorii (公取委code: ja is deprecated ).

Misi

Komisi Perdagangan Adil Jepang memiliki misi: (1) memastikan persaingan melalui penegakan Undang-Undang Antimonopoli yang ketat, dan (2) meningkatkan lingkungan persaingan melalui advokasi persaingan.[1]

Tindakan

Pada 13 Juli 2004, komisi ini meminta Microsoft untuk menghapus klausa yang dianggap merugikan aktivitas perusahaan Jepang yang mendapatkan lisensi Microsoft Windows dari Microsoft. Microsoft sebelumnya menghadapi tindakan lain dari Komisi Perdagangan Adil Jepang ketika pabrikan Jepang dipaksa untuk memasukkan Microsoft Word pada sistem baru daripada perangkat lunak pengolah kata buatan sendiri Ichitaro.[2]

Lihat pula

  • Antitrust
  • Perlindungan konsumen

Referensi

  1. ^ "New Year's Greetings from Chairman (January 2022)". Japan Fair Trade Commission. Diakses tanggal 23-02-2022.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
  2. ^ "公正取引委員会、マイクロソフトへの勧告内容をPDFファイルで公開". Impress PC watch. 1998-11-24. Diakses tanggal 2019-03-31. 

Pranala luar

  • Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
  • Situs web resmi (dalam bahasa Inggris)
  • l
  • b
  • s
Kementerian dan lembaga pemerintah Jepang
日の丸
  • Kabinet
五七桐花紋
  • Sekretariat Kabinet
  • Biro Legislasi Kabinet
  • Dewan Keamanan Nasional
  • Otoritas Personalia Nasional
  • Kantor Kabinet
  • Badan Digital
  • Badan Rekonstruksi
  • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
  • Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
  • Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
  • Lingkungan Hidup (Daftar)
  • Pertahanan (Daftar)
  • Dewan Audit (independen secara konstitusional)